TUGAS SIM

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Pengawas sekolah adalah tenaga kependidikan profesional yang berfungsi sebagai unsur pelaksana supervisi pendidikan yang mencakup supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi akademik terkait dengan tugas pembinaan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Supervisi manajerial terkait dengan tugas pembinaan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam aspek pengelolaan dan administrasi sekolah.

Ragam kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah  meliputi:

1.        Pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan sekolah.

2.        Penyusunan program kerja pengawasan sekolah.

3.        Penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja tenaga kependidikan lain (tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan).

4.        Pembinaan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.

5.        Pemantauan kegiatan sekolah serta sumber daya pendidikan yang meliputi kepemimpinan, pengembangan sarana belajar, prasarana pendidikan, biaya, dan lingkungan sekolah.

6.        Pengolahan dan analisis data hasil penilaian, pemantauan, dan pembinaan.

7.        Evaluasi proses dan hasil pengawasan.

8.        Penyusunan laporan hasil pengawasan.

9.        Penyusunan rencana perbaikan mutu.

10.    Tindak lanjut hasil pengawasan untuk pengawasan berikutnya.

Seluruh kegiatan tersebut  dilaksanakan dalam suatu siklus secara periodik yang merupakan rangkaian tugas kepengawasan.

Kegiatan pengawasan sekolah diawali dengan penyusunan program kerja yang dilandasi oleh hasil pengawasan pada tahun sebelumnya. Dengan berpedoman pada program kerja yang disusun, selanjutnya dilaksanakan kegiatan inti pengawasan meliputi penilaian, pembinaan, dan pemantauan pada setiap komponen sistem pendidikan di sekolah binaan.

Pada tahap berikutnya dilakukan pengolahan dan analisis data hasil penilaian, pembinaan, dan pemantauan dilanjutkan dengan evaluasi hasil pengawasan dari masing-masing sekolah dan dari seluruh sekolah binaan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah terhimpun, disusun laporan hasil pengawasan yang menggambarkan tingkat keberhasilan tugas pengawas dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolah binaan. Sebagai tahap akhir dari satu siklus kegiatan pengawasan sekolah adalah menetapkan tindak lanjut untuk program pengawasan tahun berikutnya. Tindak lanjut pengawasan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi komprehensif terhadap seluruh kegiatan pengawasan dalam satu periode.

B.       Landasan Hukum

1.         Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.         Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;

3.         Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonasia dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 0322/0/1986 dan Nomor 38 tahun 1986, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;

4.         Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 020/U/1998, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

5.         Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/M.PAN/10/2001, tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

6.         Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi;

7.         Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan;

8.         Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007, tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;

9.         Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

10.     Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

11.     Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Sarana dan Prasarana;

12.     Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan;

13.     Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan;

14.     Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses;

15.     Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008, tentang Standar Kompetensi  Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;

16.     Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentang Standar Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;

C.       Visi – Misi dan Strategi Pengawasan

Visi, misi dan strategi pengawasan sekolah TK – SD Kota Bandung merupakan implementasi dan pengembangan dari visi – misi pendidikan nasional serta visi – misi dan sasaran prioritas pendidikan Kota Bandung

  • Visi dan Misi Pendidikan Nasional

1.         Visi

Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Sejalan dengan visi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan : INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF, (insan kamil / insan paripurna)

2.        Misi

a.         Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

b.         Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

c.          Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;

d.         Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;

e.          Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

 

  • Visi dan Misi dan Sasaran Pendidikan Kota Bandung

1. Visi

Terwujudnya warga kota yang cerdas, produktif, dan berakhlak mulia guna mendukung Bandung sebagai kota jasa bermartabat.

2. Misi

a.         Peningkatan mutu pendidikan;

b.        Pengembangan infrastruktur dan sarana pendidikan;

c.         Peningkatan kinerja dan pelayanan pendidikan;

d.        Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kependidikan.

 

  • Sasaran Agenda Prioritas Bandung Cerdas:

1.        Pembiayaan penyelenggaraan wajar Diknas 9 tahun (sekolah gratis);

2.        Revitalisasi sarana-sarana sekolah dan pensertifikatan asset sekolah;

3.        Bantuan beapeserta didik bagi peserta didik SMA/MA/SMK yang tidak mampu;

4.        Peningkatan APK, APM, AMH, dan RLS dalam rangka peningkatan indeks pendidikan;

5.        Fasilitasi sertifikasi guru;

6.        Pengembangan pendidikan non formal dan informal dan upt PK-PNFI;

7.        Pengembangan lembaga penyelenggara PAUD;

8.        Pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga;

9.        Bantuan peserta didik berprestasi;

10.    Unit sekolah baru dan ruang kelas baru;

11.    Fasilitasi sekolah bertaraf Internasional dan Kota Vokasi;

12.     Pembinaan implementasi kurikulum muatan lokal pendidikan lingkungan hidup pada semua jenjang pendidikan (TK/RA, SD/MI/, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK);

13.     Pembinaan dan pendampingan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); dan

14.     Pelaksanaan merger/regrouping Sekolah Dasar (SD).

D.      Tujuan dan Sasaran

1.         Tujuan

a.         Mewujudkan kesiapan seluruh Pengawas Sekolah TK-SD Kota Bandung dalam      menyusun program semesteran.

b.        Memberikan arah yang jelas bagi kegiatan pengawasan dalam rangka pembinaan, penilaian, dan pemantauan sekolah.

c.         Merancang dan mengelola waktu kegiatan pengawasan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

d.        Meningkatkan pembinaan kepada sekolah baik aspek manajerial maupun akademik

e.         Menetapkan acuan dalam penyusunan instrumen supervisi manajerial dan akademik untuk dipergunakan secara menyeluruh di semua jenjang pendidikan baik oleh pengawas maupun kepala sekolah.

f.         Melaksanakan supervisi dengan menggunakan instrumen yang telah dibakukan untuk semua sekolah/madrasah binaan.

g.        Membina sekolah secara periodik dan terencana untuk mencapai standar nasional pendidikan.

h.        Membina secara khusus sesuai standar yang ditentukan terhadap Sekolah Standar Nasional (SSN/RSKM), Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

i.          Melakukan pembinaan terhadap Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk meningkatkan profesional akademiknya melalui Lesson Study secara terprogram.

j.          Meningkatkan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KURIKULUM SEKOLAH) dalam rangka  meningkatkan standar mutu lulusan.

k.        Meningkatkan kinerja sekolah dalam meningkatkan sistem penjaminan mutu pengelolaan dan proses pembelajaran.

2.         Sasaran

Sasaran pengawasan adalah seluruh sekolah TK-SD di Kota Bandung. Adapun sasaran operasional di masing-masing sekolah meliputi:

a.         Kepala Sekolah  (manajerial dan akademik).

b.        Pendidik (guru kelas, guru rumpun mata pelajaran, guru mata pelajaran, guru muatan lokal dan pelatih pengembangan diri) dalam pengawasan akademik.

c.         Tenaga Kependidikan yang lain (tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga kebersihan, dan tenaga  keamanan).

E.       Ruang Lingkup

Program pengawasan sekolah adalah rencana kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh pengawas sekolah dalam kurun waktu (satu periode) tertentu.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, pengawas sekolah harus mengawali kegiatannya dengan menyusun program kerja pengawasan yang terarah, dan berkaitan dengan hasil evaluasi kinerja pengawas pada periode sebelumnya.

Berdasarkan jangka waktu atau periode kerja, program pengawasan sekolah terdiri atas: (a) Program Pengawasan Tahunan, dan (b) Program Pengawasan Semester. Program Pengawasan Tahunan disusun dengan cakupan kegiatan pengawasan pada semua sekolah di tingkat kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun, Program Pengawasan Semester merupakan penjabaran Program Pengawasan Tahunan pada masing-masing sekolah binaan selama satu semester.

Program Pengawasan Tahunan Pengawas Sekolah TK-SD Kota Bandung disusun dengan melibatkan sejumlah pengawas TK-SD Kota Bandung, sedangkan Program Pengawasan Semester disusun oleh setiap pengawas sesuai kondisi obyektif sekolah binaannya masing-masing.

Secara umum, program pengawasan sekolah mengandung hal-hal pokok sebagai berikut:

1.        Latar belakang

2.        Tujuan pengawasan.

3.        Profil sekolah binaan.

4.        Deskripsi kegiatan pengawasan yang akan dilakukan.

5.        Tahapan atau rangkaian kegiatan yang menunjukkan bagaimana masalah dipecahkan serta bagaimana pekerjaan diselesaikan.

Berangkat dari tugas pokok pengawas sekolah, maka ruang lingkup kegiatan dalam program pengawasan adalah sebagai berikut:

1.        Penilaian kinerja yang akan dilakukan terhadap:

a.         Kepala sekolah.

b.        Pendidik (guru).

c.         Tenaga kependidikan (tenaga administrasi sekolah, dan tenaga perpustakaan, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan).

2.        Pembinaan yang akan dilakukan terhadap :

a.         Organisasi sekolah; dalam persiapan menghadapi akreditasi sekolah

b.        Kepala sekolah; dalam pengelolaan dan administrasi sekolah.

c.         Guru; dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembe-lajaran/bimbingan berdasarkan kurikulum yang berlaku.

d.        Tenaga kependidikan lain (tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan).

e.         Penerapan dan pengembangan berbagai inovasi pendidikan/pembelajaran.

f.         Pengawas pada jenjang di bawahnya dalam bentuk bimbingan untuk melaksanakan tugas pokok kepengawasan.

3.        Pemantauan yang akan dilakukan terhadap:

a.         Pengelolaan dan administrasi sekolah

b.        Pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan

c.         Lingkungan sekolah

d.        Pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional

e.         Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru

f.         Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

g.        Sarana belajar (sumber, alat dan media pembelajaran, perpustakaan, dsb.).

4.        Pengembangan program dalam penerapan SNP dan sistem penjaminan mutu dalammengembangkan perbaikan mutu berkelanjut

 BAB II

IDENTIFIKASI HASIL PENGAWASAN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A.      Deskripsi Hasil Pengawasan Tahun Pelajaran 2010/2011

1.        Hasil penilaian

a.        Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Penilaian terhadap kinerja Kepala Sekolah menggunakan instrumen yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, disesuaikan dengan Instrumen Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional, yang dikaitkan pula dengan Standar Kompetensi Kepala Sekolah (Permendiknas 13/2007), dan Peraturan Walikota Bandung 674/2006. Adapun hasil penilaian terhadap kinerja kepala sekolah, dapat disimpulkan bahwa secara umum cukup baik, walaupun masih banyak yang belum mencapai kualitas kinerja yang ditetapkan pada peraturan-peraturan tersebut di atas. Dengan demikian upaya pembinaan, pengembangan, dan pemantauan secara berlanjut dan berkesinambungan sebagai bagian dari usaha peningkatan kualitas kinerja kepala sekolah perlu terus dilaksanakan.

b.        Penilaian Kinerja Pendidik

Penilaian terhadap kinerja pendidik dilandasi dengan Permendiknas 16/2007 tentang Standar Kompetensi Guru, menggunakan instrumen penilaian  yang meliputi instrumen;

1)        Perencanaan pembelajaran

2)        Pelaksanaan pembelajaran

3)        Penilaian proses dan hasil belajar

4)        Analisis hasil penilaian

5)        Tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan)

6)        Pengembangan prestasi peserta didik dalam tiap mata pelajaran.

7)        Pelaksanaan evaluasi diri sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu kinerja pendidik dan tenaga kependidikan

8)        Pengembangan karya ilmiah melalui kegiatan Penelitian Tindakan Sekolah (PTK)

9)        Peningkatan kompetensi berbahasa Inggris

10)    Peningkatan kompetensi dalam pendayagunaan TIK.

Hasil penilaian dalam proses pengawasan terhadap kinerja pendidik dapat disimpulkan bahwa pada umumnya telah tampak peningkatan kualitas, khususnya berkenaan dengan adanya program sertifikasi yang cukup signifikan sebagai motivasi bagi setiap guru dalam melengkapi perangkat pelaksanaan tugas, dan peningkatan kompetensi melalui berbagai kegiatan pelatihan dan seminar. Sekalipun demikian masih terdapat kelemahan-kelemahan yang memerlukan kegiatan pembinaan, khususnya berkenaan dengan peningkatan kreativitas dalam proses pembelajaran, untuk mewujudkan PAIKEM, CTL, dan model pembelajaran aktif lainnya, sehingga pencapaian kompetensi dasar oleh peserta didik benar-benar akurat dan bermakna sesuai dengan tuntutan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.

c.         Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan

1)        Tenaga Administrasi Sekolah.

  • Jumlah tenaga administrasi pada sebagian besar sekolah belum memenuhi rasio jumlah rombongan belajar sesuai ketentuan, dan hampir seluruhnya merupakan tenaga honorer.
  • Hanya sebagian kecil sekolah yang memiliki tenaga administrasi berkualifikasi pendidikan yang memenuhi standar.
  • Sebagai akibat kekurangan tenaga administrasi, pengelolaan sekolah pada umumnya belum terlaksana dengan baik, terutama dalam hal penyusunan kurikulum, penyusunan program sekolah baik Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), Rencana Kegiatan Sekolah (RKS), maupun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).

2)        Tenaga Perpustakaan

  • Hampir seluruh sekolah belum memiliki tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan pustakawan.
  • Tenaga perpustakaan pada umumnya memberdayakan guru yang ada, baik PNS maupun tenaga honorer yang kurang kompeten dalam bidang perpustakaan.
  • Hanya sebagian kecil sekolah yang pernah mendapat kesempatan untuk mengikutsertakan tenaga perpustakaan di sekolahnya pada pelatihan tenaga perpustakaan.
  • Ketiadaan tenaga perpustakaan mengakibatkan rendahnya kualitas pengelolaan perpustakaan, sehingga pemberdayaan perpustakaan sebagai sarana dan penunjang pembelajaran belum terlaksana sebagaimana mestinya.

2.        Hasil Pembinaan

a.        Pembinaan Organisasi Sekolah

1)        Struktur organisasi pada setiap sekolah hampir seluruhnya telah mengikuti standar, perbedaan pada pembagian tugas yang tampak di beberapa sekolah  terjadi atas pertimbangan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing

2)        Khusus pada sekolah-sekolah swasta yang relatif ”kecil” terdapat kekurangharmonisan dalam pengelolaan oleh kepala sekolah dan yayasan penyelenggara, yang berdampak terhadap kualitas proses dan hasil pembelajaran.

b.        Pembinaan Manajemen Sekolah

1)        Pada umumnya sekolah telah memiliki visi-misi, namun belum seluruh sekolah mendefinisikan indikator pencapaian visi-misi dengan jelas sehingga visi-misinya tersebut belum berfungsi sebagai pemandu dalam meningkatkan kinerja manajemen sekolah.

2)        Dalam peningkatan mutu melalui implementasi standar nasional pendidikan belum semua sekolah mengembangkan target pencapaian pada tiap standar dengan mensinergikan seluruh standar sebagai komponen sistem.

3)        Masih banyak sekolah yang belum menerapkan secara efektif sistem pengelolaan yang merujuk pada siklus fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

4)        Pada umumnya kelemahan utama dalam penerapan manajemen sekolah berkenaan dengan sistem penjaminan mutu proses.

5)        Sistem pengambilan keputusan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) terkendala oleh penetapan program sekolah gratis, sehingga upaya peningkatan daya kolaborasi dalam peningkatan mutu, tidak berjalan dengan baik.

6)        Sebagai akibat dari masalah pada butir 5), sumber daya Komite Sekolah, orang tua, pendidik dan tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam meningkatkan mutu lulusan yang lebih baik, tidak termanfaatkan secara tepat.

c.         Pembinaan Proses Pembelajaran

1)        Pada umumnya kualitas proses pembelajaran telah menunjukkan peningkatan, tetapi belum terkendali secara efektif.

2)        Proses pembelajaran sebagai implementasi dari Kurikulum Tingkat Sekolah (KURIKULUM SEKOLAH), masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik dalam proses penyusunan maupun pelaksanaannya.

3)        Pelaksanaan sistem pembinaan profesional melalui kegiatan KKG belum terlaksana secara konsisten, sehingga pemberdayaan KKG untuk meningkatkan kompetensi guru-guru belum terlaksana secara efektif.

4)        Pada umumnya sekolah-sekolah belum menetapkan standar prosedur pembelajaran yang efektif dan produktif, melalui penilaian produk belajar peserta didik.

5)        Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru pada umumnya masih bertaraf rendah, antara lain disebabkan oleh kecenderungan penggunaan LKS yang kurang berkaitan dengan RPP dalam proses pembelajaran.

6)        Sebagian besar sekolah belum menetapkan sistem supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah sebagai strategi peningkatan dan penjaminan mutu pembelajaran.

3.        Hasil Pemantauan

a.         Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

1)        Pelaksanaan PPDB telah dilaksanakan sesuai ketentuan dari Kemendiknas, Dinas Pendidikan Provisi, dan Peraturan Walikota.

2)        Daya tampung dalam satu rombongan belajar belum mengacu Standar Nasional Pendidikan dengan jumlah maksimal 28 peserta didik/rombel, tetapi masih diperkenankan 40 peserta didik/rombel.

3)        Pola seleksi Baik untuk TK maupun SD sesuai dengan peraturan PPDB, yakni menggunakan seleksi usia dan domisili calon peserta didik.

b.        Pemantauan Administrasi Sekolah

1)        Kualitas administrasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah pada umumnya masih perlu ditingkatkan agar memenuhi ketentuan yang berlaku.

2)        Administrasi kurikulum SD (KURIKULUM SEKOLAH, silabus, KKM, RPP, dan instrumen pendukung lainnya), pada sebagian besar sekolah belum memadai sehingga masih perlu pembinaan dan penyempurnaan secara efektif.

3)        Administrasi kurikulum TK (KURIKULUM SEKOLAH, program semester, RKM, RKH, dan instrumen pendukung lainnya) masih sangat perlu dibina, sebagian besar TK belum mengimplementasikan Permendiknas 58/2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini yang memuat Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan (STPP). Pelaksanaan pembelajaran masih mengacu pada Standar Kompetensi TK/RA Tahun 2004.

4)        Admistrasi sarana dan prasarana, perlu lebih ditingkatkan, khususnya dalam hal pengelolaan barang-barang inventaris termasuk penataan, standar penggunaan, dan perawatannya.

5)        Administrasi kerjasama dan hubungan masyarakat; pada umumnya masih lemah dalam hal penataan dokumen yang meliputi agenda surat masuk/keluar, notulen kegiatan, rekaman kegiatan (proposal, laporan foto-foto, dsb).

c.         Pemantauan Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan

1)        Standar Isi; semua sekolah telah memiliki kurikulum sekolah tetapi penyusunan dan pemenuhan kelengkapan dokumennya belum memadai, (sebagian besar tidak sesuai dengan target waktu), substansinya masih perlu dikembangkan, legalitas/pengesahan dokumen belum mencapai 100%.

2)        Standar Proses; pelaksanaan proses PAIKEM perlu terus ditingkatkan sebab masih banyak pendidik yang terikat pada kondisi pola pembelajaran pasif dan tidak kreatif.

3)        Standar Kompetensi Lulusan; kajian dan analisis terhadap SKL (Permendiknas RI No. 23 tahun 2006) perlu terus ditingkatkan, sekalipun persentase lulusan seluruh sekolah telah mencapai 100%, tetapi kualitas prestasi lulusan sebagian besar masih rendah.

4)        Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; sebagian besar pendidik telah memenuhi kualifikasi S1 sekalipun tidak seluruhnya sesuai dengan kualifikasi standar pendidik, tetapi dalam pemenuhan beban mengajar belum seluruhnya memenuhi ketentuan 24 jam per minggu, karena masih banyak sekolah yang kelebihan tenaga pengajar yang disebabkan oleh kebijakan sekolah untuk mengangkat tenaga honorer.

5)        Standar Sarana dan Prasarana; secara umum setiap sekolah belum memenuhi standar sesuai dengan Permendiknas 24/2007. Dengan ditetapkannya program sekolah gratis, pengembangan prasarana melalui pemberdayaan partisipasi masyarakat tidak dapak dilaksanakan, sehingga sangat tergantung pada bantuan pemerintah/pemerintah daerah yang jumlahnya sangat terbatas.

6)        Standar Pengelolaan; sebagian besar sekolah belum dapat memenuhi standar pengelolaan pada setiap bidang sesuai ketentuan, yang disebabkan antara lain oleh kelemahan kepala sekolah dalam hal penguasaan sistem pengelolaan, ditambah pula  oleh penurunan kualitas  manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS).

7)        Kualitas pengelolaan TK bahkan cenderung menurun dibandingkan dengan  kondisi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh masalah penurunan minat masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya ke TK, sebagai dampak munculnya lembaga PAUD non formal yang menyelenggarakan pendidikan pra sekolah dengan pemungutan biaya relatif kecil, dan proses pembelajaran yang mengutamakan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

8)        Dampak penurunan kualitas pengelolaan TK, ditemukan beberapa kondisi yang kurang efektif dan efisien dalam memanfaatkan tenaga pendidik  maupun kepala sekolah (PNS) yang definitif, karena jumlah peserta didik tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

9)        Standar Pembiayaan; Program BOS yang digulirkan pemerintah seharusnya bisa mencukupi pembiayaan kegiatan operasional, tetapi karena alokasi penggunaan dana dibatasi oleh penetapan yang relatif kaku, kegiatan yang bersifat pengembangan  tidak bisa dibiayai, sehingga terpaksa banyak program kegiatan dihentikan. Kondisi yang lebih memberatkan sistem pembiayaan sekolah, adalah ketidaktepatan waktu pencairan dana yang disebabkan oleh kerumitan prosedur yang harus ditempuh, sementara bantuan partisipasi masyarakat sepenuhnya dihentikan, sesuai dengan kebijakan program sekolah gratis.

10)    Standar Penilaian Pendidikan;  sistem penilaian yang dilaksanakan oleh pendidik secara teknis pada umumnya telah memenuhi ketentuan, tetapi secara operasional belum memenuhi pengembangan sistem penilaian berbasis kompetensi terutama dalam pencapaian ketuntasan belajar. Nilai hasil belajar sebagai simbol penguasaan kompetensi belum cukup valid dan akuntabel, sebagai akibat belum terlaksananya authentic assessment secara akurat.

d.        Pemantauan Linkungan Sekolah

1)        Secara umum pengelolaan lingkungan sekolah telah dilaksanakan sesuai sumber daya yang ada, tetapi masih ada beberapa sekolah yang masih perlu pembinaan, terutama dalam hal peningkatan komitmen stakeholder yang bertanggungjawab terhadap bidang tersebut.

2)        Masih banyak sekolah yang belum memiliki dokumen legalitas kepemilkan lahan, sehingga masih perlu upaya penyelesaian bersama instansi terkait.

3)        Kerjasama dengan Komite Sekolah dan masyarakat pada umumnya sudah terlaksana, tetapi masih perlu peningkatan baik frekuensi maupun intensitasnya.

e.         Pemantauan Ulangan Tengah Semester dan Ulangan Akhir Semester (UAS) /Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)

1)        Ulangan tengah semester telah dilaksanakan satu kali dalam tiap semester

2)        Pengadaan, penggandaan soal, pengawasan, dan koreksi  dilakukan oleh setiap sekolah disertai dengan proses pendampingan oleh pengawas sekolah.

3)        Pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan dari hasil ulangan harian dan hasil ulangan tengah semester, pada umumnya masih perlu ditingkatkan.

4)        Pelaporan hasil ulangan penilaian pada umumnya hanya dilakukan pada akhir semester, sehingga kurang signifikan untuk menunjang upaya perbaikan dan pengayaan pencapaian kompetensi dasar oleh peserta didik.

f.          Pemantauan Kegiatan Muatan Lokal

1)        Sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat semua sekolah di Jawa Barat melaksanakan muatan lokal wajib Bahasa Sunda, namun guru yang mengajarkan Bahasa Sunda baik guru kelas sebagian besar kurang kompeten.

2)        Muatan lokal lain di Kota Bandung yang telah ditetapkan sebagai muatan lokal wajib yaitu PLH, sedangkan muatan lokal pilihan antara lain Bahasa Inggris, Seni Karawitan, dan Seni Bela Diri Pencak Silat.

g.        Pemantauan Kegiatan Pengembangan Diri (ekstrakurikuler)

1)        Pengembangan diri yang dipilih oleh masing-masing sekolah cukup bervariasi, sesuai dengan program yang ditetapkan dan daya dukung yang dimiliki, yakni antara lain kegiatan PRAMUKA, olahraga, kesenian, TIK.

2)        Persepsi sebagian sekolah terhadap pelaksanaan pengembangan diri masih dianggap sama dengan ekstrakurikuler pada kurikulum 1994. Perlu pengarahan lebih jauh agar seluruh sekolah memahami ketentuan yang berlaku, bahwa pengembangan diri termasuk komponen kurikulum, sehingga pengelolaannya  harus sama dengan komponen kurikulum lainnya (mata pelajaran dan muatan lokal).

h.        Pemantauan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah

1)        Ujian Nasional dan Ujian Sekolah telah dilaksanakan sesuai Permendiknas RI dan Prosedur Operasi Standar (POS) dari BSNP.

2)        Sebelum ujian dilaksanakan semua sekolah telah mempersiapkan kompetensi peserta ujian dengan jalan memberikan uji coba (tryout) beberapa kali sesuai kemampuan masing-masing sekolah.

3)        Dinas Pendidikan Kota telah menyerahkan kebijakan pelaksanaan  kegiatan tryout kepada sekolah/gugus sekolah masing-masing.

B.       Masalah dalam Pengawasan

1.        Hasil penilaian

a.         Mengingat instrumen penilaian kinerja baik manajerial maupun akademik belum tersedia secara lengkap dan belum tersosialisasikan secara optimal, masih banyak sekolah yang belum melaksanakan kegiatan supervisi atau dengan menggunakan instrumen yang tepat.

b.        Jumlah sekolah binaan setiap pengawas sekolah TK-SD rata-rata berkisar antara 15 sampai dengan 20 sekolah.

c.         Fasilitas penunjang mobilitas dan transportasi untuk pengawas sekolah sangat minim, sehingga tupoksi pengawas kurang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

d.        Hasil penilaian secara umum cukup baik tetapi masih banyak yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

2.        Hasil pembinaan

a.         Karena fasilitas untuk pengawas dari Dinas Pendidikan sangat kurang maka frekuensi pembinaan belum memenuhi target dan belum optimal

b.        Pembinaan secara kelompok (sistem kegiatan profesional) melalui KKKS/KKG terkendala oleh program sekolah dan program gugus yang kurang fleksibel sebagai akibat dari keterbatasan dana. Hal tersebut berdampak terkendalanya pula  aktivitas pengawas sekolah sebagai fasilitator pada kegiatan tersebut.

c.         Intensitas dan frekuensi pembinaan  (sebagai dampak butir b), masih kurang, sehingga berdampak terhadap pencapaian kualitas proses dan hasil pembelajaran yang belum merata dan kurang maksimal.

3.        Hasil Pemantauan

a.         Terbatasnya fasilitas yang diberikan terhadap pengawas sekolah mengakibatkan kegiatan pemantauan kurang memenuhi target yang diharapkan.

b.        Data/rekaman hasil pemantauan belum dapat menggambarkan/mewakili kondisi yang sebenarnya karena belum terlaksana inventarisasi data yang lengkap dan akurat.

c.         Informasi tentang berbagai data yang diperoleh kurang akurat dan kurang valid, hal ini akan menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat

C.      Kebijakan dalam Bidang Pendidikan

  • Kebijakan Umum

1.        Mengacu pada tiga pilar kebijakan Pendidikan Nasional, yaitu :

a.         Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;

b.        Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan;

c.         Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik pendidikan

2.        Pemerataan dan perluasan akses pendidikan

a           Pendanaan Biaya Operasional Wajar Dikdas 9 Tahun

b          Penyediaan Sarana dan Prasarna Pendidikan Wajar

c           Rekruitmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

d          Perluasan akses pendidikan Wajar pada jalur nonformal

e           Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia >15 tahun

f           Perluasan Akses Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Inklusif

g          Pengembangan Pendidikan Layanan Khusus bagi Anak Usia Wajar Dikdas di Daerah Bermasalah

h          Perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

i            Pendidikan Kecakapan Hidup

j            Perluasan Akses SMA/SMK dan SM Terpadu

k          Perluasan Akses Perguruan Tinggi

l            Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Sarana Pembelajaran Jarak Jauh

m        Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Perluasan Akses SMA, SMK/SM Terpadu, SLB, dan PT

3.        Peningkatan mutu, relevansi, daya saing lulusan.

a           Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta kesejahteraannya yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

b          Melengkapi prasarana dan sarana belajar yang terbatas dan meningkatkan pendayagunaannya secara optimal.

c           Mengupayakan penyediaan dana pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran sesuai kemampuan daerah.

d          Meningkatkan proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif.

4.        Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitaan publik pendidikan

a          Menyempurnakan sistem dan struktur organisasi sesuai konsep desentralisasi yang tercermin dalam Sruktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

b          Mengupayakan tersedianya sistem informasi manajemen yang sistematis dengan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga mamiliki data yang akurat pada berbagai tingkatan, jenis, dan jenjang pendidikan

c          Meningkatkan sistem pengawasan terhadap berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan upaya pemerataan dan perluasan akses serta peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

  • Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Bandung
  1. Mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan.
  2. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan sarana pendidikan.
  3. Mengupayakan peningkatan produktivitas kerja dan menciptakan pelayanan yang dapat memuaskan stakeholder pendidikan.
  4. Mendorong pengembangan kemampuan dan memberikan kesejahteraan kepada tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.
  5. Mengupayakan peningkatan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan secara efesien dan efektif sesuai dengan perkembangan iptek dengan menerapkan prinsip “Good Governance”